MuhamarjrBerita - Komisaris Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa para pihaknya belum mendapatkan atau menerima surat dari DPR terkait masalah pergantian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang diberhentikan partainya sendiri yaituPartai Keadilan Sosial (PKS).
"Belum ada surat, kami tunggu saja. Kalau ada (surat), maka kami mencari siapa penggantinya dari partai yang sama, di dapil yang sama, dengan perolehan suara di bawah dia," ungkap Hadar.
Hadar juga mengaku akan tetap mencari tahu apakah Fahri hamzah melakukan tindakan upaya hukum atau tidak. Dikarenakan kalau ada upaya hukum dari Fahri, KPU akan menyampaikan kepada para pimpinan di DPR lalu menjadi hak pemimpin untuk bisa menyetujui atau tidak dengan usulan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Tersebut.
"Penyampaiannya administrasi saja dan menyampaikan siapa pergantian antarwaktu (PAW). Jadi bukan kami yang mengatakan oke, pergantian antarwaktu bisa dilakukan seperti sebelumnya," papar Hadar.
Da juga mengatakan bahwa pada sistem KPU boleh boleh saja menarik perhatian seseorang dari partai yang sama untuk menggantikan posisi Fahri sebagai anggota dewan karena prinsip KPU profesionalitas.
"Sistem kita boleh karena prinsipnya proporsional walaupun dengan daftar calon terbuka. Karena pada dasarnya, mereka berasal dari partai dan UU mengatur itu," ucap dia. Soal upaya hukum yang dilakukan seseorang jika menuntut, Hadar menambahkan ada di Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Selama dalam proses penuntutan tersebut, DPR harus menunggu hingga keputusan hukum, dalam hal ini pengadilan negeri inkrah atau tetap. Pengajuan proses hukum ini bahkan bisa sampai ke tahap Mahkamah Agung.
"Akhirnya kami di KPU hanya diminta oleh UU siapa calon pengganti yang benar kalau PAW dilakukan. Selanjutnya pimpinan DPR kalau memang dia mau ganti, Presiden mengeluarkan SK. Tapi sampai hari ini SK belum ada, kalau ada (SK) nanti kami sampaikan ke pimpinan DPR," pungkas Hadar seperti yang kita dapat dari liputan6.com.
No comments: