Muhamarjr

Dalam rapat dengan KPK, anggota Komisi III DPR dari F-PDIP Junimart Girsang menyebut ada informasi Teman Ahok menerima duit Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi. Teman Ahok menepis tudingan itu.

"Wah saya baru tahu kalau ini. Tidak ada itu, silakan kalau KPK mau selidiki," kata Jubir Teman Ahok Amalia Ayuningtyas kepada wartawan, Rabu (15/6/2016).

Sebelumnya, Junimart Girsang melontarkan sebuah pertanyaan tentang isu aliran uang terkait dengan perusahaan pengembang reklamasi ke Teman Ahok. Hal itu disampaikan di tengah rapat dengar pendapat dengan KPK.

"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny dan Cyrus. Saya tidak tahu apakah KPK telah melakukan pemeriksaan pada Sunny atau Cyrus?" tanya Junimart di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bahwa penanganan kasus suap di balik pembahasan raperda mengenai reklamasi akan segera naik ke pengadilan. Namun untuk masalah Rp 30 miliar kepada Teman Ahok, Agus menyebut KPK akan mengusutnya.

"(Kasus suap mengenai) reklamasi akan segera menaikkan ke penuntutan masalah suapnya. Masalah yang tadi disampaikan (Rp 30 miliar ke Teman Ahok) akan mengeluarkan surat penyelidikan kelihatannya ada yang cukup besar dan perlu waktu cukup lama dan kita masih teliti dan akan kita laporkan," kata Agus.

Kasus yang akan segera naik penuntutan itu telah menjerat 3 orang tersangka yaitu M Sanusi, Ariesman Widjaja, dan Trinanda Prihantoro. Untuk Ariesman dan Trinanda, penyidik bahkan telah merampungkan berkasnya dan segera dilimpahkan ke persidangan.

Dalam perkembangan penyidikan kasus tersebut, penyidik KPK juga mengusut tentang pertemuan antara pihak pengembang yaitu Sugiyanto Kusuma alias Aguan dengan para anggota DPRD DKI. Dalam pertemuan itu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi hingga Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik disebut turut hadir di kediaman Aguan.

Penyidik KPK menduga pertemuan itu berkaitan dengan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan dua raperda itu lah yang kemudian memunculkan suap antara Ariesman dengan M Sanusi yang berhasil diungkap KPK.

Sumber : http://news.detik.com/berita/3234296/dituding-pdip-terima-duit-rp-30-m-teman-ahok-silakan-kpk-selidiki

Muhamarjr - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menghadiri buka bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Acara buka bersama ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Keakraban antara Ahok, Surya Paloh dan Setya Novanto pun terlihat jelas, saat acara buka puasa bersama di kantor DPP Nasdem, Kamis (9/6/2016). Setelah berbuka puasa bersama, ketiganya terlihat sangat kompak keluar ruangan VIP untuk menghampiri para awak media.

Novanto bahkan memuji Ahok sebagai pejabat yang terbaik memimpin Jakarta sekarang ini. "Yang jelas Pak Ahok adalah yang terbaik dari yang terbaik," kata pria yang kerap disapa Setnov itu sebagaimana dilansir dari liputan6.

Mendengar pujian tersebut, wajah Ahok nampak memerah dan tersenyum. "Kalau Golkar mah dari dulu orang Golkar dukung. Orang kita Golkar semua," tutur Ahok Sebelum berpisah, Surya Paloh juga memeluk Ahok kemudian menepuk pundak Ahok. "Sukses terus Hok," Surya menandaskan.

Muhamarjr - Kurangnya menunjangnya fasilitas toilet yang berlokasi di kawasan Monumen Nasional atau Monas, membuat sejumlah pengunjung tidak mau untuk berlama-lama di lokasi wisata tersebut.

Tidak jarang, bahkan dari mereka yang datang bersantai di kawasan Monas itu, ternyata menahan dahaga dan lapar karena tidak mau menggunakan fasilitas toilet yang sangatlah kurang nyaman dipakai oleh para wisatawan.

Karena banyaknya keluhan seperti itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengungkapkan pihaknya akan segera membangun toilet sekelas mal di Monas untuk membuat nyaman para pengunjung.

"Kami akan bangun toilet sekelas mal. Kenapa sekelas mal? Karena banyak ibu-ibu nggak mau minum, karena alasannya repot ke toilet yang pintunya kecil. Toilet suka kotor dan basah," tutur Ahok di kawasan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jalan Diponegoro, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2016) sebagaimana dilansir dari liputan6.com.

"Kan nggak mungkin yah lama-lama betah di taman, nggak berani makan dan minum. Itu sengsara bener. Karena toilet," lanjut dia. Mantan bupati Belitung menyampaikan bahwa nantinya toilet tersebut juga akan dijaga seorang pekerja layaknya di mal.

Hal itu berguna menjaga agar toilet tetap bersih dan kering. "Kalau tisu di toilet memang suka hilang. Itu oknum juga biasanya ibu-ibu. Nanti kita taruh orang dalam toilet. Kerja di dalam, jadi toilet nggak mungkin bau. Kita pasang AC dan exhaust fan, kita harapkan toilet kering," ujarnya.

Untuk rencana awal, akan ada delapan lokasi pembangunan toilet sekelas mal di kawasan Monas. Tentunya yang akan segera disusul juga di setiap taman yang ada di Ibu Kota.

"Nantinya, semua orang baik normal maupun penyandang disabilitas, tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan toilet yang ada di taman," tuturnya.

Muhamarjr - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sepertinya sangat senang menggambarkan dirinya dalam berbagai profesi. Setelah sebelumnya menganalogikan diri sebagai ikan ‘Nemo’, saat ini Ahok mengungkapkan bahwa dirinya adalah model termahal.

Lawakan Ahok tersebut diucapkan saat sedang menandatangani nota kesepahaman revitalisasi kawasan Kota Tua dengan AkzoNobel. Ahok mengungkapkan, sebagai model termahal, mantan Bupati Belitung Timur tersebut hanya bisa menggunakan topi khusus untuk menerima pembayaran.

“Pakai topi Dulux, dibayar dengan empat bus tingkat dan dicat Kota Tua,” canda Ahok di Museum Sejarah (Fatahillah), Kota Tua, Rabu pagi (25/5/2016), sebagaimana dikutip dari tim HargaTop via Antara.

Jangankan topi, Ahok bahkan telah menyatakan dapat menggunakan kaus perusahaan manapun asal mau mendatangkan corporate social responsibilities(CSR) untuk Jakarta.

Dengan menandatangani nota kesepahaman bersama AkzoNobel Indonesia yang berlaku selama dua tahun, maka gedung-gedung di kawasan tua seperti Museum Fatahillah, Museum Bahari, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa akan tampil beda dengan lapisan cat breathable dari Dulux.

Bukan hanya itu, Presiden Direktur PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) Jun de Dios juga mengatakan akan segera memperluas kerjasama ke Jembatan Kota Intan dan pengadaan empat bus wisatadouble deckeruntuk beroperasi di wilayah Kota Tua.

Muhamarjr - Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufik berseloroh agar pihak yang mana pun tidak terbuai dengan gambaran bahwa sudah ada calon yang pasti dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang akan datang.

image by : tempo.co

Perkataan itu sekaligus menyindir kandidat inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dengan percaya diri maju lewat jalur independen dengan mengumpulkan sejuta KTP agar bisa maju di PILKADA 2017 . Lewat akun relawannya, Ahok sangat berusaha untuk bisa mengumpulkan kartu tanda penduduk warga DKI untuk memenuhi syarat maju secara nonpartai.

Baca juga :
Terungkap Surat keberatan Ahok yang dikirim ke BPK
Yusril akan bekerjasama dengan Boy sadikin di Pilkada

"Saudara-saudara jangan pernah anda terbuai gambaran yang ada, yang seolah-olah sudah jadi calon (gubernur) karena yang bisa jadi calon cuma PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Siapa tuh namanya teman Pak Djarot (Wagub DKI Jakarta)," ujar Taufik di seperti yang dilansir dari Tempo.co.

Taufik mengatakan bahwa sekarang ini status Ahok masih sebagai bakal calon, bukan calon yang sesungguhnya. Karena, ada beberapa fase yang harus dilalui. Salah satunya adalah fase verifikasi. "Saya kira saya paham betul karena saya bekas Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah)," ucap Taufik.

Taufik juga menyindir Teman Ahok, relawan Ahok, yang mengumumkan jumlah kartu tanda penduduk sudah mencapai batas minimal.

Sampai hari ini, berdasarkan pantauan dari situs yang dibuat oleh tim relawannya, www.temanahok.com, jumlah KTP yang telah terkumpul untuk mendukungnya maju dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017 sudah mencapai 778.957.

Ahok bersama Teman Ahok harus memenuhi syarat yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yaitu menggalang dukungan hingga minimal 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 532.210 pemilih.

"Kalau kumpulin KTP sih buat saya gampang, minta KTP satu juta saya kasih. Saya datang saja ke Pramuka, fotokopi itu. Nanti (harus) verifikasi," ujar Taufik.

Apakah anda termasuk orang yang menjamin Ahok akan maju lagi di PILKADA 2017 karena telah mengumpulkan satu juta KTP ?

MuhamarjrBerita - Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Walikota Jakarta Utara. Rustam mundur setelah ditudu mendukung Yusril Ihza Mahendra oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok.

"Jadi teman-temen sekalian kemarin (Senin) sore, jam 17.00 saya menghadap Pak Gubernur, saya didampingi kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi DKI Jakarata, Agus Suradika untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan wali kota Jakarta Utara," ujar Rustam di Kantor Wali Kota Jakarta Utara yang didapat dari liputan6.com.

Lantas, apa alasan sebenarnya Rustam memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya? Ia menyatakan, memperhatikan dan mengikuti perkembangan akhir-akhir ini, khususnya mulai hari Jumat, 22 April 2016 yang lalu.

"Intinya menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu, bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah kalau sebagai bawahan dinilai atasan kinerjanya masih kurang, saya berpikir ya sudah saya mengundurkan diri saja," beber Rustam.

Pada hari Jumat 22 April yang lalu, Ahok menegur Rustam dalam rapat penanganan banjir di Balai Kota Jakarta.

Pada awalnya, Ahok mendengar laporan jajaran Dinas Tata Air yang mengeluhkan kesulitan menormalisasi saluran air di kolong Tol Ancol, Penjaringan, karena banyaknya permukiman liar.

Mendengar keluhan Dinas Tata air tersebut, Ahok langsung menegur Rustam yang lambat melakukan penertiban atas bangunan liar tersebut. Padahal, perintah untuk melakukan menormalisasi saluran air di kolong Tol Ancol sudah diberikan sejak tahun lalu.

"Duh Pak Wali Kota ini, saya selalu bilang begini Pak Wali, Pak Wali, kalau saya suruh usir orang itu wah ngelesnya. Jangan-jangan satu pihak sama Yusril ini?" ujar Ahok.

MuhamarjrBerita - Komisaris Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa para pihaknya belum mendapatkan atau menerima surat dari DPR terkait masalah pergantian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang diberhentikan partainya sendiri yaituPartai Keadilan Sosial (PKS). 

"Belum ada surat, kami tunggu saja. Kalau ada (surat), maka kami mencari siapa penggantinya dari partai yang sama, di dapil yang sama, dengan perolehan suara di bawah dia," ungkap Hadar.

Hadar juga mengaku akan tetap mencari tahu apakah Fahri hamzah melakukan tindakan upaya hukum atau tidak. Dikarenakan kalau ada upaya hukum dari Fahri, KPU akan menyampaikan kepada para pimpinan di DPR lalu menjadi hak pemimpin untuk bisa menyetujui atau tidak dengan usulan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Tersebut.

"Penyampaiannya administrasi saja dan menyampaikan siapa pergantian antarwaktu (PAW). Jadi bukan kami yang mengatakan oke, pergantian antarwaktu bisa dilakukan seperti sebelumnya," papar Hadar.

Da juga mengatakan bahwa pada sistem KPU boleh boleh saja menarik perhatian seseorang dari partai yang sama untuk menggantikan posisi Fahri sebagai anggota dewan karena prinsip KPU profesionalitas.

"Sistem kita boleh karena prinsipnya proporsional walaupun dengan daftar calon terbuka. Karena pada dasarnya, mereka berasal dari partai dan UU mengatur itu," ucap dia. Soal upaya hukum yang dilakukan seseorang jika menuntut, Hadar menambahkan ada di Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Selama dalam proses penuntutan tersebut, DPR harus menunggu hingga keputusan hukum, dalam hal ini pengadilan negeri inkrah atau tetap. Pengajuan proses hukum ini bahkan bisa sampai ke tahap Mahkamah Agung.

"Akhirnya kami di KPU hanya diminta oleh UU siapa calon pengganti yang benar kalau PAW dilakukan. Selanjutnya pimpinan DPR kalau memang dia mau ganti, Presiden mengeluarkan SK. Tapi sampai hari ini SK belum ada, kalau ada (SK) nanti kami sampaikan ke pimpinan DPR," pungkas Hadar seperti yang kita dapat dari liputan6.com.

MuhamarJRBerita - Gubernur DKI Jakarta Ahok berkata kepada para pihaknya yang telah mendapatkan jalan sesuai dengan  Undang-Undang ( UUD ) kepada BPK untuk nyatakan surat keberatan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK 2014. Inilah isi suratnya .

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Telah mengirimkan surat keberatan kepada Mahkamah Kehormatan BPK RI.‎ Laporan tersebut baru saja dikirimkan hari ini . Didalam surat yang ditulis Ahok terdapat beberapa poin yang menyatakan keberatan Pemprov DKI. Pertama, BPK Perwakilan DKI tidak menyampaikan konsep laporan hasil pemeriksaan dan usulan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta.

Akan tetapi laporan yang ia dapatkan dari hasil pemeriksaan tersebut justru diserahkan ke DPRD DKI Jakarta dahulu.Kedua, Ahok juga mengaku tidak diberikan kesempatan oleh BPK untuk menanggapi temuan dan kesimpulan LHP BPK. Pernyataan Ahok , yang seharusnya Pemprov berhak menanggapi hasil yang ia dapatkan dalam undang undang pasal 9 Ayat 1 huruf G Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2011.

Tetapi ,sampai sekarang BPK juga belum menanggapi serius surat keberatan Ahok itu . Ahok juga heran Ada apa dengan sikap BPK yang mempersilakannya menempuh jalur hukum sesuai perundangan apabila keberatan dengan hasil LHP ? . Karena , menurut Ahok pihaknya sudah melakukan sesuai prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang tahun 1998.

"BPK menuduh saya melanggar undang-undang, karena BPK kan Tuhan. Sudah saya lakukan sesuai undang-undang. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, delapan bulan tidak manggil saya. Dan bilang saya tidak mengikuti undang-undang. Ini apa bos. Lu kira gue takut," ujar Ahok dengan nada tinggi, Rabu malam 13 April 2016.

Inspektur Utama selaku Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI, Mahendro Sumardjo pernah membalas surat keberatan tersebutSurat balasan berisi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Selanjutnya untuk kepentingan Sidang MKKE, pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan," tulis surat balasan MKKE pada 19 Agustus 2015. Meski surat pengaduan Ahok telah diterima dengan Nomor 03/RP/Majelis Kehormatan/08/2015, hingga saat ini, tidak ada kelanjutan pemanggilan Ahok untuk dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan.